Agenda Reformasi kemanusiaan terus menekankan Tanggapan Kemanusiaan harus dimiliki secara Lokal, selama dua dekade, Aturan Usaha Untuk Meningkatkan Representasi, Partisipasi, dan Kekuasaan Peran Lokal telah gagal. Pemerintah Penyalur masih memiliki Insentif untuk menyalurkan pendanaan mereka melalui Organisasi Internasional yang Besar, Pada 14 Desember Tahun lalu, Center for Global Development menyelenggarakan Lokakarya bersama Pujiono Center, Humanitarian Advisory Group, dan Network of Empowered Aid Response (NEAR), untuk mendengarkan Perspektif Reformasi Bantuan dari Organisasi Lokal dan Nasional di Indonesia.
Di sekitar Meja Virtual terdapat Para Pemimpin, Pejabat Senior Organisasi Nonpemerintah, dan Masyarakat Sipil Indonesia. banyak di antaranya telah menjadi bagian dari Diskusi berkelanjutan tentang Reformasi Kemanusiaan di Indonesia, Meskipun Indonesia sering dikenal sebagai Pemimpin dalam pelokalan Bencana, dan tanggap kemanusiaan. Diskusi Lokakarya menunjukkan Serangkaian Tantangan yang terus-menerus, dan Momentum yang berkembang untuk beberapa Prioritas Utama Reformasi.
Meskipun Bencana Alam telah diperkirakan berulang kali terjadi di Indonesia, Koordinasi dan Pendanaan tetap tidak dapat diprediksi. Organisasi Nasional dan Lokal menyuarakan keprihatinan atas perbuatan mereka dari Rencana kesiapsiagaan Nasional, dan Tantangan untuk mengakses Sumber Daya secara Andal ketika Bencana Melanda. Di banyak Negara COVID-19 telah mempercepat pembatasan respons kemanusiaan, tetapi Agenda seperti itu sudah lebih maju di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengambil alih Upaya Tanggap kemanusiaan, dengan membatasi kehadiran Peran Internasional. Hal itu menyebabkan Organisasi Internasional memeriksa kembali Peran mereka, dan menciptakan Peluang bagi Organisasi Nasional dan Lokal yang paling tepat untuk merespons. Akibatnya, Organisasi Nasional telah mengambil alih Fungsi Perantara yang mungkin jatuh ke tangan PBB.
Misalnya, dalam tanggap Gempa dan Tsunami Sulawesi Tahun 2018, LSM Nasional menggunakan Pemberian dari Sukarela Internasional untuk mengontrak Mitra Lokal, dengan menjamin Persyaratan Administrasi dan Keuangan. Pandemi telah menimbulkan ketegangan yang Ekstrim bagi Responden di Indonesia, Terlepas dari Perubahan peran mereka, terdapat Dukungan Internasional yang cukup besar setelah Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi.
Tetapi Dukungan itu menurun dan berhenti sama sekali karena Wabah COVID-19. Menurut sebuah Organisasi yang berbasis di Sulawesi Tengah, Organisasi Lokal merasa tidak berdaya karena ketidakpastian pendanaan yang tiba-tiba mengubah Perkiraan Anggaran, dan Penyediaan Layanan mereka. Pola Koordinasi yang terbatas dengan Organisasi Lokal dalam Tanggapan yang dipimpin Negara terhadap Pandemi, Hal itu kembali diilustrasikan pada bulan Juni Tahun lalu, setelah Gempa Bumi Melanda Wilayah Maluku, saat Koordinasi antara Lembaga Kemanusiaan Internasional, dan Organisasi Masyarakat Sipil.
Beberapa Yayasan yang berbasis di Daerah tersebut, mencoba membentuk Jaringan untuk memberdayakan dan menanggapi Masyarakat yang terkena Dampak, tetapi kekurangan Dana dan kehilangan Momentum. Membentuk Jaringan di tingkat Lokal untuk tindakan pengerahan, Koordinasi dan Pendanaan telah menjadi Pendekatan Umum untuk menghadapi Tantangan itu. Di Kalimantan Tengah misalnya, COVID-19 telah menggoyahkan Kemitraan Internasional yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia setempat, Sebagai tanggapan, LSM Hak Asasi Manusia Lokal melakukan tindakan kolaborasi dengan Organisasi lokal lainnya dengan membentuk Jaringan Perempuan yang lebih luas.
Dengan cara itu Organisasi Lokal dapat mendistribusikan Sumber Daya dengan lebih baik, dan mengkoordinasikan Pengiriman Bantuan melalui Saluran yang sudah ada sebelumnya, yang lainnya terpaksa mengandalkan Sukarelawan yang baru direkrut. Tetapi Organisasi Nasional dan Lokal mengatakan, mereka membutuhkan lebih banyak Anggota, dan Prioritas Reformasi Peserta Lokakarya sepakat dengan suara bulat tentang Dua Prioritas untuk Reformasi Kemanusiaan di Indonesia.
1. Menetapkan Dana yang terkumpul di tingkat Nasional Saat Peran Internasional mundur
Organisasi Lokal dan Nasional bergulat dengan Pendanaan, dan Sumber Daya yang terbatas. Saat ini tidak ada Dana Gabungan yang dikelola PBB di Indonesia, yang dapat menyalurkan Dana Internasional ke Peran Lokal. Dana gabungan yang dimiliki dan digerakkan secara nasional bisa menjadi Alternatif. Dana yang terkumpul memiliki Potensi untuk mengalokasikan Dana secara lebih Langsung ke garis depan, dan mempromosikan pengambilan keputusan Lokal sambil memungkinkan penyalur untuk menjaga Pengawasan dan, pada akhirnya, memungkinkan Entitas Nasional untuk lebih memfasilitasi Tanggapan yang dipimpin secara Lokal.
Dana yang dikumpulkan juga dipandang sebagai Mekanisme penting untuk mengatasi ketegangan yang meningkat di antara Organisasi lokal, karena semakin banyaknya Organisasi Internasional yang membentuk kepribadian Nasional, sambil mempertahankan Karakter Internasional mereka. Banyak Organisasi Internasional mengejar Komitmen Grand Bargain untuk Lokalisasi dengan Waralaba, memicu Perdebatan tentang apa yang benar-benar merupakan Organisasi Lokal. Meningkatkan pengumpulan Dana berpotensi meratakan Lapangan bermain di antara Organisasi yang mencari Sumber Daya di tingkat Lokal.
2. Melimpahkan Koordinasi Cluster ke Pimpinan Lokal Di Indonesia
Pemerintah Pusat telah mereplikasi Cluster kemanusiaan gaya PBB, tetapi mereka gagal menemukan Daya Tarik yang berarti. Organisasi Lokal dan Nasional mendukung Pendekatan berbasis wilayah untuk Koordinasi yang menjaga Pengawasan Teknis dari Kelompok kemanusiaan sambil menyerahkan Koordinasi ke tingkat Lokal. Dalam Pendekatan ini, Pelaku Lokal dilibatkan dalam Operasi sehari-hari, dan dalam Skala yang lebih besar, Pengembangan Visi bersama untuk Koordinasi Kemanusiaan di Indonesia.
Namun untuk mewujudkannya, perlu ada Platform yang lebih Kuat untuk Komunikasi, dan Koordinasi antara semua Pemangku kepentingan. Organisasi yang terlibat dalam Manajemen Bencana, Pembangunan Sosial, dan Jejaring keagamaan perlu bersatu untuk membangun Jejaring dan membina Kapasitas, untuk memastikan Informasi yang lebih Akurat, dan Keterlibatan terorganisir dari Peran Lokal. Ketika Grand Bargain hampir berakhir, dan Para Pemimpin mempertimbangkan Langkah selanjutnya, seruan dari Organisasi Lokal dan Nasional terdengar Keras dan Jelas. Sudah waktunya bagi Sistem untuk melihat mereka sebagai Aset tanggap kemanusiaan di Indonesia, dan Internasional, dan memprioritaskan Agenda Reformasi yang benar-benar dimiliki secara Lokal.
